Soal PH PPKn Kelas 9 Semester Ganjil Materi Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 - Bagi bapak dan ibu guru SMP yang mengajar semester ganjil sudah dilalui beberapa minggu, dan biasanya bapak dan ibu guru akan disibukkan dengan membuat soal untuk penilaian harian yang sesuai dengan kurikulum 2013.
Pada kesempatan ini kami akan berbagi soal-soal penilaian harian mata pelajaran PPKn Kelas 9 Semester Ganjil Materi Teori Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang mungkin bisa dijadikan referensi.
Soal Penilaian Harian khususnya pelajaran Soal PH PPKn Kelas 9 Semester Ganjil Materi Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 yang dikutip dari Modul PJJ PPKn Kelas 9 Semester Gasal yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
Berikut soal penilaian harian Soal PH PPKn Kelas 9 Semester Ganjil Materi Pokok-Pokok Pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 :
Soal Pilihan Ganda
Petunjuk: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat.
1. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah sila-sila Pancasila. Sila kelima diwujudkan dalam pokok pikiran ...
A. Kedua
B. Ketiga
C. Keempat
D. Kelima
2. Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengandung nilai nasionalisme. Contoh upaya yang menumbuhkan rasa nasionalisme di Sekolah, yaitu ....
A. mengikuti upacara bendera
B. mengikuti pemilihan umum
C. beribadah sesuai ajaran agama
D. menghormati orang yang lebih tua
3. Inti dari pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran tersebut mengandung konsekuensi ....
A. pemerintah mewajibkan masyarakat untuk berkontribusi pada negara
B. pemerintah akan menjadikan salah satu agama menjadi agama wajib bagi warga negara
C. warga negara yang tidak mematuhi ibadah wajib agamanya akan dikenakan hukum positif
D. warga negara Indonesia diwajibkan memeluk agama dan menjalankan ajaran agamanya dengan baik
4. Pokok pikiran pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 mengajarkan tentang jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme harus tumbuh dalam diri bangsa Indonesia demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan harus senantiasa selalu dijaga. Arti penting menjaga persatuan dan kesatuan yaitu ....
A. supaya bangsa Indonesia tetap majemuk
B. memperkukuh nilai kebangsaan Indonesia
C. agar rakyat Indonesia mengetahui sila ketiga Pancasila
D. memperlihatkan keberhasilan Indonesia sebagai negara majemuk
5. Pasal 1 Ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan menyatakan “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.” Ketentuan tersebut berubah menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ....
A. Undang-undang
B. Kehendak rakyat
C. Konstitusi Negara
D. Undang-undang Dasar
6. Perhatikan cerita berikut!
Partai A dan Partai B mengikuti pemilihan umum. Hasil akhir perhitungan suara menyatakan bahwa partai A lebih unggul daripada partai B. Partai B merasa ada kesalahan dan kecurangan dalam perhitungan suara. Selain itu, partai B memiliki beberapa bukti kecurangan partai A sehingga partai A dapat unggul dalam perhitungan.
Lembaga negara hasil amandemen yang berhak menangani kasus pada bacaan tersebut yaitu....
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Badan Pengawas Pemilu
7. Lembaga negara sebelum dan sesudah amandemen memiliki beberapa perbedaan. Dalam proses amandemen terdapat lembaga negara baru dan ada pula lembaga negara yang ditiadakan. Lembaga baru hasil amandemen tersebut adalah....
A. MA, MK dan KY
B. MK, KY dan DPD
C. DPA, MA dan MK
D. MPR, MA dan KY
8. Saya memiliki 59 teman yang berprofesi sama. Pekerjaan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengadili permohonan kasasi, melakukan judicial review untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mengawasi perilaku hakim di bawah saya. Siapakah saya?
A. Komisi Yudisial
B. Mahkamah Agung
C. Mahkamah Konstitusi
D. Komisi Pemberantasan Korupsi
9. DPR, Presiden dan DPD memiliki hubungan kewenangan terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Hubungan ketiga lembaga tersebut termuat dalam pernyataan....
A. DPR memberikan pertimbangan kepada DPD dan Presiden terkait RAPBN
B. DPR membahas RAPBN bersama DPD dengan memperhatikan pertimbangan Presiden
C. DPR membahas RAPBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD
D. Presiden bersama DPD memberi pertimbangan kepada DPR terkait RAPBN
10. Perhatikan data berikut!
(1) menetapkan undang-undang dasar dan mengubah undang-undang dasar
(2) menetapkan garis-garis besar haluan negara
(3) memilih Presiden dan Wakil Presiden
(4) menetapkan undang-undang dasar dan/ perubahan UUD
(5) melantik presiden dan wakil presiden
(6) memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden
Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya perubahan UUD NRI tahun 1945 ditunjukkan oleh nomor...
A. (1), (2) dan (3)
B. (3), (4) dan (5)
C. (3), (4) dan (6)
D. (4), (5) dan (6)
B. Soal Uraian
Petunjuk: Jawablah dengan jelas.
1. Tuliskan isi pokok pikiran kedua pembukaan UUD NRI tahun 1945!
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai kausa prima. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadi dasar bahwa bangsa Indonesia menjadi negara agama. Tulis analisis Ananda terkait hal tersebut dilihat dari pokok pikiran?
3. Konsep keadilan sosial yang dianut bangsa Indonesia bukan konsep keadilan liberal ataupun komunis. Bagaimanakah konsep keadilan sosial yang dianut bangsa Indonesia?
4. Jelaskan tugas dan wewenang DPR terkait dengan fungsi anggaran!
5. Jelaskan tugas dari gabungan lembaga DPR, DPD dan Presiden!
Kunci Jawaban Uraian
1. Pokok pikiran kedua memuat cita-cita luhur bangsa untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan penjelmaan dari sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
2. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun demikian bangsa Indonesia bukanlah sebuah negara yang mendasarkan dirinya kepada satu agama atau negara agama. Bangsa Indonesia menyadari keanekaragaman yang ada ada sejak dulu kala. Termasuk keanekaragaman agama yang ada di Indonesia, sehingga untuk mewujudkan pokok pikiran ketuhanan yang ada ada dalam pembukaan UUD NRI tahun 1945 tersebut maka setiap warga negara wajib memiliki agama. Ini sebagai bukti dan implementasi dari pokok pikiran Ketuhanan dan Kemanusiaan.
3. Konsep keadilan sosial yang dianut bangsa Indonesia adalah nilai-nilai keadilan yang terwujud dalam kehidupan bersama. Nilai-nilai keadilan tersebut adalah:
a. keadilan distributif
b. keadilan legal
c. keadilan komutatif
4. DPR mempunyai fungsi anggaran dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
a. memberi persetujuan atas RUU tentang APBN.
b.memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN, pajak, pendidikan dan agama
c. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara oleh BPK
d. memberi persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara dan perjanjian yang berkaitan dengan keuangan negara
5. Lembaga ini (DPR, DPD dan Presiden ) bertugas untuk membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang APBN. DPR berperan sebagai pengawas pemerintahan dan tidak dapat dibubarkan oleh Presiden karena presiden juga tidak bertanggung jawab kepada DPR. Namun adanya pengawasan tersebut mewajibkan pemerintah untuk bermusyawarah dengan DPR untuk menyelesaikan berbagai masalah yang menyangkut kepentingan rakyat.
Dapatkan penghasilan Online dari berbagi dan menulis artikel tentang apa saja. Bisa artikel tentang kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, budaya dll. Caranya mudah kok, silakan klik tautan berikut ini: DAFTAR... Lalu Register di Kanan Atas ya..
EmoticonEmoticon