Kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang secara resmi disinggung oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan Republik Indonesia yaitu terkait dengan Marketplace guru.
Yang akan mulai diterapkan di tahun depan, tentu hal ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Imbauan yang paling penting adalah bahwa sekolah agar tidak sembarangan dalam merekrut guru.
Karena kedepannya perekrutan guru dilakukan melalui marketplace guru. Marketplace guru merupakan suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, dimana nantinya semua sekolah ini bisa mengecek siapa saja yang akan menjadi guru di sekolah tersebut.
Secara lebih mudah, definisi marketplace guru ini objek yang dipromosikan adalah guru, yang kemudian setiap satuan pendidikan dapat memilih guru sesuai dengan kebutuhannya dengan melihat kualifikasi yang ada di marketplace guru ini.
Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan memberikan keterangan bahwa masalah guru honorer tidak kunjung usai, juga muncul akibat sekolah sekolah dengan bebas merekrut guru honorer kapan saja.
Maka dari itu, adanya marketplace guru ini, Mendikbud mengimbau agar sekolah berhenti atau tidak sembarangan lagi dalam merekrut guru.
Upaya satuan pendidikan yang sering rekrut honorer asal-asalan, mulai dari guru maupun tenaga lainnya membuat mereka kesulitan berkembang.
Pasalnya mereka terjebak di satuan pendidikan tersebut hingga dijanjikan masuk data pokok pendidik (dapodik) demi melamar di seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebajikan marketplace guru muncul juga bukan karena ada sebabnya, berikut ini latar belakang munculnya kebijakan Marketplace guru:
1. Guru bisa pindah, berhenti, pensiun atau meninggal sewaktu- waktu. Namun sekolah tidak bisa mengganti karena harus menunggu perekrutan guru ASN secara terpusat.
Kasus yang terjadi adalah kebutuhan guru di sekolah yang real time atau sewaktu waktu namun perekrutan guru harus dilakukan secara terpusat bersama sama baik itu melalui PPPK guru atau melalui CASN guru per tahun. Yang menyebabkan kekurangan guru di sekolah sekolah.
2. Perekrutan guru ASN dilakukan terpusat karena adanya kekhawatiran bahkan jumlah dan kompetensi guru yang diangkat sekolah tidak sesuai dengan kebutuhan.
Guru yang dibutuhkan oleh sekolah tentu yang paling memahami adalah sekolah tersebut. Sedangkan pemerintah daerah hanya dapat menyediakan tenaga pengajarnya yaitu melalui rekrutmen terpusat tersebut. Hal itu, seringkali menimbulkan ketidak sinkronan jumlah dan kompetensi guru yang dibutuhkan oleh sekolah.
Halaman selanjutnya,
3. Pemerintah daerah tidak mengajukan..
Artikel Melalui Marketplace Guru 2024, Mendikbud Imbau Agar Sekolah Tidak Sembarangan Rekrut Guru pertama kali tampil pada WartaGuru.ID.
Semoga artikel informasi di atas mengenai Melalui Marketplace Guru 2024, Mendikbud Imbau Agar Sekolah Tidak Sembarangan Rekrut Guru bermanfaat dan menambah pengetahuan serta ilmu kita semua.
EmoticonEmoticon