Transformasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi bersama dengan Badan Kepegawaian Negara menerbitkan fitur baru di Platform Merdeka Mengajar yaitu fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.
Secara resmi melalui Akun instagram Ditjen GTK Kemdikbud mengumumkan bahwa Perencanaan Kinerja di PMM sudah dimulai hingga batas akhir pengisiannya adalah tanggal 31 Januari 2024.
Perencanaan Kinerja merupakan tahap awal dalam Pengelolaan Kinerja. Pada tahap ini, Guru diminta untuk menyusun Perencanaan Kinerja sebelum batas waktu yang dianjurkan, yaitu pada awal bulan setiap semester.
Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan Guru dalam berdiskusi dengan Kepala Sekolah guna melakukan evaluasi dan penyesuaian yang lebih efektif terhadap penyusunan Perencanaan Kinerja.
Untuk itu, guru baik jenjang TK, SD, SMP, SMA.SMK sederajat yang berstatus sebagai ASN perlu memperhatikan beberapa hal dalam pengisiannya.
Apa saja hal tersebut? Yuk simak informasi selengkapnya dalam artikel berikut ini.
Transformasi integrasi PPM dan e-Kinerja yaitu melalui fitur Pengelolaan Kinerja Guru dan Kepala Sekolah.
Kebijakan ini secara resmi tertulis dalam Surat Edaran Bersama Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2023 dan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Kinerja AParatur Sipil Negara Guru.
Berikut ini hal hal yang perlu guru perhatikan dalam pengisian perencanaan kinerja di PPM, antara lain:
1. Rencanakan dengan teliti
Dalam merancang perencanaan kinerja ini digunakan untuk satu semester kedepan, sehingga guru perlu memperhatikan rencana kinerja ini dengan teliti dan rancang sesuai dengan kebutuhan karir
2. Diskusi dengan Kepala Sekolah
Peran Kepala Sekolah juga sangat penting dalam persetujuan perencanaan kinerja guru, alangkah lebih baik apabila Anda bingung dalam menentukan rencana kinerja anda dapat mendiskusikannya dengan kepala sekolah baik sebelum maupun sesudah mengajukan SKP.
3. Tidak perlu mengisi e-Kinerja BKN
Sesuai dengan kebijakan baru khusus untuk guru ASN tidak perlu mengisi e-Kinerja BKN apabila sudah mengajukannya melalui PMM. Hal ini tentu akan memberi praktis bagi guru karena lebih berkesinambungan dengan kebutuhan guru.
4. Memperhatikan panduan
Kemendikbud telah menyediakan panduan baik bagi guru maupun atasan dalam hal ini kepala sekolah dalam menggunakan atau mengoperasikan Fitur Pengelolaan Kinerja agar tidak keliru dalam pengisiannya.
Halaman selanjutnya,
Anda dapat mendownload panduan…
Semoga Informasi di atas bermanfaat bagi kita semua. Majukan Pendidikan Indonesia yang bermartabat dan berkualitas.
EmoticonEmoticon