Denda Pajak Motor

Denda Pajak Motor

Denda pajak motor - Bayar pajak motor atau kendaraan bagi sebagian orang sering kali dianggap sebuah hal sepele.

Bahkan beberapa lainnya menganggap bayar pajak motor atau mobil merupakan hal yang tidak mendesak dan sering kali menunda maupun menunggak pajak motor mereka dengan berbagai macam alasan seperti tak punya cukup waktu.

Hal ini mengakibatkan tunggakan pajak motor kendaraan menjadi menumpuk dan dikarenakan keterlambatan membayar pajak tersebut.

Wajib pajak akhirnya dikenai denda pajak motor

Sebenarnya pemerintah sudah berbaik hati dengan memberikan toleransi kepada wajib pajak untuk bis amelunasi kewajiban membayar pajakya.

Salah satunya pemerintah telah memberikan tenggat waktu selama 1 hari kerja untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.

Bagaimana bila Wajib Pajak masih telat membayar pajak?

Apabila masa tenggat waktu toleransi tersebut diabaikan maka wajib pajak yang telat bayar pajak motor akan dikenakan denda yang besarnya hingga 25 persen atas pokok pajak.

Dan jika wajib pajak masih juga belum membayar hingga lebih dari satu bulan maka akan dikenakan denda yang besarnya 2 Persen dari pokok pajak tiap bulannya.

Pemerintah telah mematok maksimal denda sebesar 48 persen atau tidak dibayar selama dua tahun.

Maksudnya apabila lebih dari 2 tahun pajaknya tidak dibayarkan maka dendanya masih tetap 48 persen.

Denda ini berlaku untuk semua jenis kendaraan roda dua dan roda empat

Contoh Perhitungan Denda Pajak Motor

Sebelumnya kita bahas dulu mengenai istilah istilah yang terkait dengan pajak motor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor | BBN KB

Besarnya 10 persen dari harga kendaraan atau dari harga faktur untuk kendaraan baru dan second yang besarnya 2 pertiga pajak kendaraan bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor | PKB

Pajak kendaraan bermotor sebensar 1,5 persen dari nilai jual sifatnya menurun tiap tahun yang disebabkan penyusutan dari nilai jual

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan | SWDKLLJ

Sumbangan ini akan dikelola nantinya oleh PT Jasa Raharja

Biaya Administrasi | Biaya ADM

Biaya administrasi untuk kendaraan baru tidak dikenai pajak dan jika menganti pelat nomor atau balik nama akan dikenai biaya administrasi

Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Jika wajib pajak telat bayar pajak kendaraan bermotor hingga jatuh tempo waktunya maka akan dikenakan pajak kendaraan bermotor dan denda SWDKLLJ

Perhitungan

PKB	=	25 % /tahun
Terlambat 3 Bulan	=	PKBx25%x 3/12
Terlambat 6 Bulan	=	PKBx25%x 6/12
Denda SWDKLLJ	=	Roda 2	:	Rp   32.000
		Roda 4	:	Rp 100.000

Contoh denda pajak motor telat bayar

Ali memiliki motor dan telat bayar pajak motor selama 6 bulan. jumlah pajak kendaraan bermotor yang tertera di STNK adalah 232.000,00 dan SWDKLLJ sebesar Rp 35.000,00.

Maka Ali akan dikenai denda keterlambatan sebesar :

[Rp 232.000 X 25 % X 6/12] + Rp 32.000

= Rp 61.000

Jadi, total yang seharusnya dibayarkan adalah pajak kendaraan bermotor ditambah  SWDKLLJ dan denda

Rp 232.000 + Rp 35.000+ 61.000

Rp 328.000

Notes : Perlu diingat, pajak kendaraan bermotor adalah termasuk jenis pajak daerah, bisa saja ada daerah yang satu dan daerah yang lain perlakuan pajaknya tidak sama.

Pengertian Pajak Menurut Ahli

Jika ditinjau dalam sejarah, pajak ini telah ada semenjak jaman dahulu. Mungkin pada jaman dahulu dikenal istilah upeti. Upeti tersebut dibayarkan dalam bentuk hasil bumi, bukan dalam bentuk uang dan dibayarkan oleh rakyat pada pemerintahan berbentuk raja. Bila tidak dibayar maka pemerintahan bisa saja menyerang daerah itu. Sifat seperti ini hampir sama dengan pajak (sama sama bersifa memaksa) di jaman sekarang, bedanya, jika tidak membayar maka akan diberikan sanksi.

Apabila pembayaran upeti dilakukan dengan 'taat'. Maka pemerintahan akan memberikan lindungan pada pembayar upeti tersebut. Pajak juga demikian, pembayar pajak akan diberikan perlindungan hak tertentu oleh negara.

Pajak digunakan sebagai sumber dana dalam penyelenggaraan sebuah negara. Dana hasil pungutan pajak akan digunakan untuk pembangunan, pertahanan dan penyediaan fasilitas umum , seperti perbaikan jalan dan lainnya. Lebih dalam mengenai pajak beberapa pendapat ahli mengenai pengertian pajak sebagai berikut.

Prof Dr Rochmat Sumitro, SH menyatakan pajak adalah iyuran rakyat pada kas negara berdasarkan Undang Undang dan bisa dipaksakan tan mengharapkan balas jasa langsung. Pajak digunakan untuk membayar pengeluaran publik dalam pembangunan.

Pajak menurut Dr  Suparman Soemahidjaja disebutkan sebagai iyuran berupa uang ataupun barang dan dipungut oleh penguasa dengan berlandaskan norma hukum. Ini digunakan untuk menutupi anggaran biaya produksi barang/jasa kolektiv untuk menuju kesejahteraan masyarakat.

Pajak menurut Prof. SI Djajadiningrat dikatakan sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian harta kekayaan pada negara yang dikarenakan sebuah keadaan, perbuatan aatu kejadian yang memberikan k dudukan tertentu. Namun ini bukan sebagai bentuk hukuman, melainkan dipungut berdasarkan Undang Undang  Bersifat memaksa dan digunakn untuk meningkatkan kesejahteraan publik.

Dari pernyataan para ahli tersebut bisa di simpulkan beberapa poin penting tentang pajak.

1. Iyuran dari rakyat untuk negara dalam kata lain hanya negara/pemerintah yang berhak mengambil pajak.
2. Berlandaskan undang undang
3. Tak mengharapkan balasan dari pembayaran tersebut secara individu namun bentuk pemanfaatannya bisa dinikmati bersama oleh masyarakat.
4. Digunakan untuk penyelenggaraan negara.

Demikian kesimpulan singkat tentang pajak. Semoga ulasan tentang pengertian pajak menurut para ahli ini bisa bermanfaat.

Pajak Bumi dan Bangunan, Dasar - Dasar PBB

Pajak Bumi dan Bangunan - Salah satu jenis pajak properti adalah Pajak Bumi dan Bangunan atau yang lebih akrab ditelinga sebagai PBB.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah jenis pajak yang sifatnya kebendaan, artinya besar kecilnya pajak yang terutang ditentukan oleh kondisi objek pajaknya yaitu bumi dan atau bangunan.

Kondisi subjeknya tidak termasuk dalam penentuan besar kecilnya pajak

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dulu pada awalnya adalah pajak pusat yang penerimanya dialokasikan kepada daerah dengan porsi tertentu, tapi didalam perkembangannya berdasar UU No 28 Th 2009 mengenai PDRD pajak, PBB sepenuhnya menjadi pajak daerah.

Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan

Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan landasannya adalah seperti berkut ini :

• Bahwa pajak adalah sumber penerimaan bagi negara yang sangat penting untuk pelaksanaan serta peningkatan pembanguan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, maka dari itu dibutuhkan peran serta dari rakyat.
• Bahwa bumi dan bangunan memberi keuntungan ataupun kedudukan ekonomis sosial yang lebihb baik bagi badan atau orang yang memiliki suatu hak terhadapnya atau mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan. maka dari itu sangat wajar jika kepada meraka tersebut diwajibkan untuk memberi sebagian dari manfaat yang didapat kepada negara degnan cara melalui pajak.

Dasar Hukum dan Pengertian Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan pada objek pajak yang berupa tanah dan atau bangunan yang dilandaskan pada azas manfaat dan dibayarkan tiap tahun.

Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pada UU no 2 tahun 1985 mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang telah diubah menjadi UU no 12 tahun 1994.

Pada Bab 1, mengatur mengenai Ketentuan Umum yang menjelaskan istilah teknis mengenai Pajak Bumi dan Bangunan seperti pengertian :

• Bumi : Permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada dibawahnya
• Bangunan : konsturksi teknik yang tertanam atau dilekatkan pada tanah atau perairan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Tidak semua objek bumi dan bangunan yang dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, ada beberapa objek yang dikecualikan pada pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), seperti:

• Dipergunakan untuk melayani kepentingan umum pada bidang ibadah, sosial, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan nasional yang tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan
• Dipergunakan untuk fungsi kuburan, peninggalan purbakala 
• Merupakan hutang lindung, suaka alam, taman nasional, hutan wisata, tanah pengembalaan yang haknya dikuasi oleh desa serta tanah milik negara yang belum terbebani suatu hak
• Dipergunakan oleh perwakilan diplomatis, konsulate yang berdasarkan azas perlakuan timba balik
• Dipergunakan oleh perwakilan organisasi internasional yang telah ditentukan oleh Menkeu
• Objek pajak dipergunakan negara dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya telah diatur lebih lanjut dengan PP (peraturan Pemrintah)

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah badan atau orang yang dengan nyata memiliki hak atas bumi dan atau mendapatkan manfaat atas bumi dan atau mempunyai, menguasai dan atau mendapatkan manfaat atas suatu bangunan.

Tak jarang ada objek pajak yang lebih dari satu orang subjek pajaknya.

Artinya ada satu objek pajak namun mempunyai beberapa wajib pajak.

Lalu apakah semua menjadi terhutang Pajak Bumi dan Bangunan apabila ini terjadi ?

Jika terjadi seperti kasus tersebut, maka yang harus dilakukan adlaah melihat perjanjian atau agreement diantara pihak-pihak yang berkepentingan pada objek pajak tersebut.

Umumnya pada perjanjian tersebut membahas pihak yang akan menjalankan kewajiban atas pajak bumi dan bangunan.

Dan apabila tidak ada yang disebutkan pada perjanjian tersebut, maka Dirjen Pajak bisa menetapkan subjek pajaknya berdasarkan UU no 12 tahun 1994 pasal 4 ayat 3

Penilaian

Besar kecilnya nilai Pajak bumi dan Bangunan tak terlepas dari proses penilaian.

Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan mencakup penilaian atas objek tanah dan bangunan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam penentuan NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak yang nanti akan dijadikan dasar dalam pengenaan pajak.

Beberapa pendekatan metode yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian objek pajak sebagai berkut:

• Pendekatan Data Pasar 

Nilai Jual Objek Pajak dihitung dengan memperbandingkan Objek Pajak yang sejenis dengan Objek pajak yang sudah diketahui harga pasarnya.

Umumnya metode ini dipergunakan dalam penentuan NJIOP tanah tapi juga bisa digunakan dalam penentuan NJOP bangunan.

• Pendekatan Biaya 

Metode ini dipergunakan dalam penentuan nilai tanah atau bangunan, khususnya bangunan yang menghitung NJOP-nya dengan menghitung semua biaya yang telah dikeluarkan dalam memperoleh atau membuat bangunan baru sejenis lalu dikurangi biaya penyusutan fisiknya.

• Pendekatan Pendapatan

Metode Pendekatan ini dipergunakan dalam penentuan NJOP yang tidak bisa dilakukan dengan kedua metode sebelumnya, namun ditentukan dengan berdasar pada hasil bersihobjek pajaknya. 

Biasanya pendekatan ini dipergunakan dalam penentuan NJOP galian tambang ataupun objek perairan

Demikian sekilias mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Cara menghitung PBB atau pajak bumi dan bangunan ternyata TAK SESULIT yang dibayangkan.

Masyarakat yang juga sebagai wajib pajak banyak yang belum mengetahuinya.

Bahkan banyak yang enggan membayar pajak bumi dan bangunan dikarenakan ketidaktahuan tentang bagaimana cara menghitung pajak bumi dan bangunan nya.

Rumus PBB = 0,5 % x Tarif Tetap x NJOP

Bagaimana cara menghitung dengan rumus diatas ? Sebaiknya baca cara dan ketentuan yang ada terlebih dahulu.

Dasar Pengenaan Pajak

Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah nilai jugal objek pajak atau yang lebih dikenal dengan NJOP.

Yang dimaksud NJOP yaitu harga rata rata yang didapat dari sebuah transaksi jual beli yang wajar.

Apabila tidak ada transaksi jual beli, penentuan NJOP ditetapkan dengan cara membandingkan harga dengan objek lain yang masih sejenis ataupun nilai perolehan yang baru atau NJOP pengganti.

1. Perbandingan harga dengan obyek lain yang sama jenis.

Pendekatan ini dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang lain, yang masih sejenis, lokasinya masih berdekatan, memiliki fungsi yang sama dan sudah diketahui nilai harga jualnya.

2. Nilai perolehan baru

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung semua biaya yang telah dikeluarkan dalam mendapatkan objek pajak tersebut.

Namun, ketika penilaian sedang dilakukan, nilainya harus dikurangi penyusutan yang terjadi yang sesuai dengan kondisi fisik dari objek pajak tersebut.

3. Nilai jual pengganti

Pendekatan ini dihitung berdasarkan pada hasil produksi yang didapat oleh objek pajak tersebut.

Cara menghitung PBB

Apabila kita membeli sebuah rumah besarta tanahnya atau tanah kosong saja, maka NJOP nya bukan nilai transaksi pembelian rumah yang dilakukan.

NJOP-nya adalah nilai penjualan secara rata rata yang ditetapkan oleh kantor pajak.

Ada beberapa faktor dalam menentukan besaran NJOP :

1. Letak
2. Pemanfaatan
3. Peruntukan
4. Kondisi Lingkungan

Faktor yang menentukan dalam klasifikasi bangungan :

1. Bahan yang digunakan dalam bangunan
2. Rekayasa
3. Letak
4. Kondisi lingkungan

Contoh Cara Menghitung PBB | Pajak Bumi dan Bangunan

Sebelumnya pahami istilah istilah yang terkait dengan pajak bumi dan bangunan :

PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
NJOP	:	Nilai Jual Objek Pajak
NJKP	:	Nilai Jual Kena Pajak
NJOTKP	:	Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak

Besarnya NJOTKP diperoleh dari kantor pelayanan pajak dimana tempat objek pajak tersebut berada.

Dasar Penghitungan Pajak

Dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan adalah atau nilai jual kena pajak atau disingkat dengan NJKP.

Besarnya NJKP berupa persantase tertentu terhadap NJOP

Persentase NJKP ditetapkan paling rendah sebesar 20 % dan yang paling tinggi hingga 100 %

Besaran persentase tersebut sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.
.
Contoh :

NJOP besarnya Rp 1.000.000, persentase NJOP misalnya 20 %.

Maka NJKP sebesar :

         20% x Rp 1.000.000 : Rp 200.000


Rumus menghitung PBB : 0,5 persen X Tarif Tetap X NJOP

     (Berdasarkan pada UU No 12 Tahun 1994)


Contoh sederhana :

Ahmad Sobirin memiliki rumah seluas 36 meter persegi yang berdiri diatas sebidang tanah seluas 72 meter persegi.

Diketahui harga tanah tersebut adalah 2.000.000 per meter dan bangunan dihargai Rp 1.000.000 per meter persegi

Selain itu terdapat taman yang luasnya 36 mter persegi

Taman tersebut permeternya senilai Rp 500.000

Dan jika Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.

Berapakah Ahmad Sobirin harus membayar PBB nya ?

Catat beberapa data yang ada :

Tanah	:	72		x	2.000.000	=	144.000.000
Bangunan	:	36		x	1.000.000	=	36.000.000
Taman	:	36		x	500.000	=	18.000.000

1. Menghitung Nilai Bangunan

Nilai Bangunan = Bangunan + Taman - NJOPTKP

Bangunan	:		Rp 36.000.000
Taman	:		Rp 18.000.000	(+)
			RP 54.000.000
NJOPTKP	:		Rp 10.000.000	(-)
Nilai Bangunan	:		Rp 44.000.000

2. Menghitung NJOP (Nilai Jual Objek Pajak)

Nilai Bangunan	:		Rp 44.000.000
Nilai Tanah	:		Rp 144.000.000	(+)
NJOP			Rp 188.000.000

3. Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) :

Nilai Bangunan	:	0,50%	x	20%	x	Rp	44.000.000	=	Rp	44.000
Nilai Tanah	:	0,50%	x	20%	x	Rp	144.000.000	=	Rp	144.000	(+)
Pajak Bumi dan Bangunan									Rp	188.000

Besaran nilai pajak bumi dan bangunan Bpk Ahmad Sobirin yang harus dibayar sebesar Rp 188.000

Tidak sulit bukan ?

Perlu diingat, dalam pembayaran PBB, seorang wajib pajak memiliki beberapa hak berikut ini :

• Mengajukan keberatan terhadap PBB
• Mengajukan banding jika keberatan tersebut tidak diterima
• Mengusulkan pengurangan atas pembayaran PBB
• Melakukan Pembetulan Surat Ketetapan (SKP) pajak bumi dan bangunan

Jika anda telat dalam membayar PBB, maka anda akan terkena denda sebanyak 2 % perbulan sejak tanggal jatuh tempo hingga maksimal telat selama 2 tahun atau sekitar 48 %. Lumayan kaann?

Tugas Hukum Pajak dan Fungsi Hukum Pajak

Tugas Hukum Pajak

Tugas hukum pajak secara umum yang menjadi kewajiban bagi hukum pajak adalah sebagai berikut :

1. Memahami kondisi masyarakat yang bisa dihubungkan dengan pengenaan atas pajak
2. Menyusun rumus kedalam peraturan hukum
3. Menafsirkan peraturan hukum
4. Mengatur semua ketentuan hukum pidana
5. Mengatur semua ketentuan administrasi
6. Mengatur semua ketentuan tentang peradilan administratif dan peradilan pajak

Adapun Tugas Hukum Pajak secara Khusus adalah hukum pajak sebagai suatu alat kebijakan dalam menentukan politik perekonomian maupun tugas diluar kepentingan keuangan negara

Tugas dan Fungsi Hukum Pajak

Fungsi Hukum Pajak

Fungsi atau Kegunaan dari Hukum Pajak berhubungan dengan fungsi dari suatu negara.
Beberapa fungsi dari suatu negara antara lain seperti :

1. Berusaha Memakmurkan dan mensejahterakan rakyat - Negara yang berhasil adalah negara yang dapat membuat rakyat atau masyaraktnya merasa bahagia secara umum baik dari sudut pandang ekonomi ataupun sosial kemasyarakatan.
2. Melaksanakan ketertiban - dalam menciptakan suatu kondisi lingkungan yang bersuasana kondusif serta damai dibutuhkan pemeliharaan atas ketertiban umum yang mendapat dukungan secara penuh oleh rakyat
3. Pertahanan dan keamanan - Sebuah negara harus dapat memberikan rasa aman dan menjaga dari berbagai macam gangguan ataupun ancaman yang berasal dari luar ataupun dari dalam negeri sendiri
4. Menegakkan keadilan - Negara menyusun lembaga peradilan yang digunakan sebagai wadah bagi warga negara untuk meminta keadilan diseluruh aspek / bidang

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, sebuah negara memerlukan biaya yang jumlahnya lumayan besar dan bersifat rutin.

Biaya biaya tersebut harus dibebankan atau ditanggung oleh tiap warga yang dinilai bisa atau mampu untuk memberikan sumbangsih yang kita kenal sebagai PAJAK

Sumbangsih dari rakyat atau warga negara tersebut harus diatur didalam peraturan yang jelas.

Sehingga disusunlah HUKUM PAJAK yang fungsi utamanya mengatur perpindahan kekayaan dari masyarakat sebagai wajib pajak kepada publik melalui kas negara bisa berjalan dengan baik, tertib, teratur, adil dan tidak memicu tindakan kesewenangan dari pelaksana hukum pajak.

Dengan Fungsi Hukum Pajak, diharapkan fungsi budgetair dari pajak bisa dijalankan dengan adil.

Pada pembukan hukum pajak harus diperlihatkan juga fungsi regulerent dadri pajak sehingga pemerintah bisa mengatur pertumbuhan perekonomian melalui kebijakan kebijakan pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai atau yang familiar dengan singkatan PPN merupakan Pajak Tidak Langsung yang dikenakan kepada tiap pertambahan nilai atau sebuah transaksi penyerahan produk barang atau jasa kena pajak didalam pendistribusianya dari produsen atau penjual dan konsumen

Pajak Pertambahan Nilai PPN

PPN disebut sebagai Pajak Tidak Langsung dikarenakan secara tidak langsung dikenakan kepada konsumen atau penanggung pajak namun melalui mekanisme pemungutan pajak kemudian pajak disetor oleh penjual barang atau jasa.

Transaksi penyerahannya bisa berbentuk transaksi jual beli, sewa menyewa atau pemanfaatan jasa.

Nilai Pajak Pertambahan Nilai ditambahkan didalam harga pokok barang atau jasa yang ditransaksikan (diperjualbelikan).
Dengan begitu, penanggung pajak bisa berupa konsumen baik perorangan non komersial ataupun pelanggan bisnis

Dan yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak adalah barang yang berwujud yang hukum atau sifatnya bisa berupa barang bergerak ataupun barang yang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Pada dasarnya seluruh barang adalah Barang Kena Pajak kecuali barang yang diatur secara lain oleh Undang Undang yang berlaku.
Contoh barang bergerak dan tidak bergerak semial mobil, rumah dan lain lain dan barang yang tidak berwujud seperti, hak cipta, hak paten, merk dagang dan yang lainnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan Jasa Kena Pajak merupakan aktivitas pelayanan yang didasarkan pada suatu perikatan atau perbuatan hukum yang bisa menyebabkan suatu fasilitas atau kemudahan ataupun hak tersedia untuk di pakei.

Jasa Kena Pajak juga termasuk jasa yang dijalankan dalam menghasilkan suatu barang karena permintaan atau pesanan dengan bahan serta atas petunjuk dari si pemesan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.

Misalnya jasa konsultan, jasa konstruksi, jasa sewa ruangan, dan lain lain..

Pemungutan, dan penyetoran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai adalah suatu kewajiban dari Pedagang atau Produsen yang nantinya disebut dengan Pengusaha Kena Pajak atau yang famliar dengan singkatan PKP.

Pengusaha Kena Pajak ini adalah pengusaha yang menjalankan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan Pajak

Penjelasan dan Perhitungan Pajak Progresif Mobil

Pajak Progresif

Informasi Umum Pajak Progresif

Pajak Progresif adalah pajak yang tarif pemungutannya menggunakan persentase yang naik atau meningkat seiring makin naiknya nilai objek pajak, semakin banyaknya kuantitas jumlah yang dipergunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 

Di Indonesia, Terdapat dua jenis pajak yang menggunakan tarif pajak progresif, yaitu Pajak Penghaslan (PPh) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Progresif diberlakukan untuk kendaraan pribadi, baik roda empat ataupun roda dua dengan syarat nama pemilik dan alamatnya sama. 

Apabila nama pemilik dan juga alamat tempat tinggalnya berbeda, maka pajak progresif tidak dikenakan. 

Pajak progresif juga tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum dan kendaraan dinas pemerintah.

Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan bermotor dengan kepemilikan orang pribadi yang berdasarkan alamat dan nama yang sama akan dikenai tarif Pajak Progresif yang besarnya sebagai berikut :

1.	Kendaraan ke 1	:		1,5 % ( 1,5 % x NJKB )
2.	Kendaraan ke 2	:		2 % ( 2 % x NJKB )
3.	Kendaraan ke 3	:		2,5 % ( 2,5 % x NJKB )
4.	Kendaraan ke 4	:		4 % (4 % x NJKB )

Bagaimanakah cara menghitung besaran pajak yang harus dibayar untuk kendaraan yang anda miliki?

Bagaimana cara menghitung pajak progresif mobil ?

Rumus Perhitungan Pajak Progresif Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Pengenaan Pajak

Yang menjadi dasar pengenaan pajak progresif mobil adalah hasil dari perkalian dua unsur pokok, yaitu:

• Nilai Jual Kendaraan Bermotor atau harga pasaran yang umum
• Bobot yang merefleksikan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau efek negatif atas penggunaan kendaraan bermotor yang dinyatakan didalam koefisien yang nilainya satu atau lebih

Khusus untuk kendaraan bermotor yang diperguakan diluar jalan umum, termasuk juga alat berat serta kendaraan di air, dasar pengenaan pajaknya hanya Nilai Jual Kendaraan Berotor

Contoh penghitungan pajak progresif mobil

Pak Syarif yang tinggal di Jakarta memiliki 5 mobil yang tipe dan tahunnya sama pada tahun 2014 pajak masing masing mobil milik Pak Syarif sama (contoh dipermudah supaya bisa dengan mudah memperlihatkan berapa kenaikan pajaknya) yaitu :

Pajak Kendaraan Bermotor	:		Rp 1.5000.000
SWDKLLJ	:		Rp      143.000
Total	:		Rp   1.643.000

Tahun 2015 Samsat DKI diberlakukan pajak progresif mobil, maka cara menghitungnya seperti ini:

Langkah pertama yaitu mengetahui NJK atau Nilai Jual Kembali yang telah ditetapkan oleh Dispenda setempat untuk masing masing mobil yang dimiliki oleh Pak Syarif (besarnya dibuat sama supaya lebih mudah dimengerti).

Caranya adalah:

NJK	:		PKB x 2/3 x 100
	:		Rp 1.500.000 x 2/3 x 100
	:		Rp 100.000.000

Jadi pajak pada tahun 2015 untuk tiap tiap mobil Pak Syarif adalah seperti berikut:

Mobil Pertama :

PKB	:		100.000.000 x 1,5 %
	:		1.500.000		(sama dengan tahun sebelumnya)
SWDKLLJ	:		143.000
Total	:		1.643.000

======================================================

Mobil Kedua :

PKB	:		100.000.000 x 2 %
	:		2.000.000		(terjadi kenaikan)
SWDKLLJ	:		143.000
Total	:		2.143.000

======================================================

Mobil Ketiga :

PKB	:		100.000.000 x 2,5%
	:		2.500.000		(terjadi kenaikan lagi)
SWDKLLJ	:		143.000
Total	:		2.643.000

======================================================

Mobil Keempat :

PKB	:		100.000.000 x 4 %
	:		4.000.000		(dan... naik lagi)
SWDKLLJ	:		143.000
Total	:		4.143.000

======================================================

Mobil Kelima :

PKB	:		100.000.000 x 4 %
	:		4.000.000		(sama seperti tahun ke 4)
SWDKLLJ	:		143.000
Total	:		4.143.000

Bagaimana untuk Pajak progresif motor ?

Perhitungannya sama saja dengan perhitungan Pajak Progresif Mobil seperti contoh di atas, hanya tinggal menyesuaikan dengan besar kecilnya PKB-nya

Notes:

Supaya terhindar dari tarif Pajak Progresif, maka lakukanlah proses Balik Nama Kendaraan anda yang dijual ke orang lain agar kendaraan anda yang telah anda jual ke orang lain tidak dihitung sebagai milik anda.

Dan orang lain yang membeli kendaraan anda tersebut segara diminta untuk melaporkannya ke Samsat Provinsi dimana kendaraan tersebut dialihkan.

Pelaporan ini hendaknya dilaksanakan dalam 30 hari setelah pergantian kepemilikan kendaraan dilakukan

Wajib Pajak tadi mengajukan surat peryataan di Samsat setempat, dengan melengkapi foto kopi KTP diatas materai Rp 6.000 dan juga Kartu Keluarga